RINCIH.COM. Perusahaan di Inggris yang secara konsisten terlambat membayar pemasok mereka dapat menghadapi denda besar di bawah inisiatif pemerintah baru.
Di bawah undang-undang yang diusulkan, bisnis akan diminta untuk membayar pemasok mereka dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur yang valid, kecuali disepakati lain, dengan pemeriksaan di tempat untuk membantu mengidentifikasi pelanggaran apa pun.
Jangka waktu pembayaran maksimum 60 hari,
dikurangi menjadi 45 hari, juga akan diperkenalkan sebagai bagian dari undang-undang untuk memastikan bisnis dibayar tepat waktu.
Pemerintah mencatat bahwa keterlambatan pembayaran merugikan ekonomi £ 11 miliar per tahun dan mengakibatkan 38 bisnis tutup setiap hari.
Undang-undang baru akan memberi Komisaris Bisnis Kecil kekuatan untuk mendenda perusahaan besar jutaan poundsterling jika mereka terus-menerus membayar pemasok mereka terlambat.
Perdana Menteri Sir Keir Starmer mengatakan, dari pembangun dan tukang listrik hingga desainer dan produsen lepas terlalu banyak pekerja keras yang dipaksa menghabiskan berjam-jam berharga mengejar pembayaran alih-alih melakukan apa yang mereka lakukan yang terbaik mengembangkan bisnis mereka.
“Ini tidak adil, melelahkan, dan itu menahan Inggris. Jadi, pesan kami jelas: saatnya membayar,” tegasnya, Jum’at (1/8/2025)
“Melalui Rencana Bisnis Kecil kami, kami tidak hanya mengatasi momok keterlambatan pembayaran untuk selamanya, tetapi kami memberi pemilik usaha kecil dukungan dan stabilitas yang mereka butuhkan agar bisnis mereka berkembang, mendorong pertumbuhan di seluruh negeri melalui Rencana Perubahan kami,” tambahnya.
Tindakan keras keterlambatan pembayaran adalah bagian dari paket pemerintah yang lebih luas, termasuk langkah untuk memompa dukungan keuangan £ 4 miliar ke dalam start-up dan pertumbuhan usaha kecil. (Septiadi Brian Moore)