RINCIH.COM. Perkembangan perdagangan melahirkan pelaku underground economy dari dalam maupun luar negeri yang mendatangkan produk impor ilegal yang tidak ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) dan lolos dari pajak. Diperlukan upaya bersama untuk mencegah dan memberantas pelaku underground economy, untuk melindungi kepentingan nasional yakni melindungi perdagangan dan perekonomian Indonesia dari kerugian negara dalam sektor sosial, ekonomi, ketertiban, dan keamanan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perdagangan dan edukasi ke pengusaha ritel. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan peningkatan kompetensi PPNS menjadi kunci penting cegah ekonomi bawah tanah yang menyebabkan kerugian negara dalam sektor sosial, ekonomi, ketertiban, dan keamanan.
“Peningkatan kapasitas dan kompetensi penting. Karena ekonomi bawah tanah terus berkembang secara canggih,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/8/2024), seperti dilansir antara.
Tak hanya peningkatan kompetensi, edukasi koordinasi, kolaborasi dan sinergi juga hal yang tidak bisa dilupakan. Mendag juga menambahkan, diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi, antar pusat dan daerah mengingat Kementerian Perdagangan itu kepala-kepala dinasnya di bawah bupati dan gubernur.
“Kita harus terus-menerus melakukan agar pencegahan efektif melalui perlunya edukasi kepada pelaku usaha ritel atau pedagang. Kita minta pelaku ritel diberikan edukasi agar mereka juga menjual produk-produk legal dan benar. Jadi itu perlu edukasi untuk pencegahan,” kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli menambahkan, kolaborasi menjadi salah satu faktor penguat kerjasama. “Kerjasama yang tidak kokoh, tidak kuat, tidak solid maka tentu pelaku underground economy bisa imun atau kebal. Jadi kebersamaan itu kunci sukses dalam penegakan ini,” tutup Zulkifli Hasan.