RINCIH.COM. Survei Inventure menunjukkan, 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo membatalkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan, dari 11% tahun ini.
Managing Partner Inventure, Yuswohady, menjelaskan atas pertanyaan mengenai kebijakan Jokowi yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan Prabowo, yang paling banyak ditolak adalah kenaikan PPN 12%.
Rinciannya, 49% meminta dibatalkan, 43% direvisi, dan hanya 7% yang minta dilanjutkan. Lalu, pembangunan infrastruktur, 34% minta dibatalkan, 47% minta direvisi, dan hanya 19% meminta dilanjutkan. Di peringkat ketiga, penghapusan kelas BPJS. Rinciannya, 32% minta dibatalkan, 45% minta direvisi, dan hanya 23% minta dilanjutkan.
Sementara ekonom FEB UI, Teguh Dartanto mengatakan, salah satu langkah jangka pendek yang dapat dilakukan untuk merespons masalah terkait keberlangsungan hidup masyarakat, adalah penundaan kebijakan tarif PPN 12%.
Hal itu diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tergerus dengan adanya potensi kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, pemerintah direkomendasikan menyalurkan bansos tunai, tidak hanya bagi kelompok bawah, tapi juga kelas menengah yang terkena PHK.