RINCIH.COM. Membaca nomenklatur rancangan Kabinet Kepresidenan Baru Prabowo Subianto ternyata tidak ada badan atau kementerian yang mengurusi logistik. Hal itu sangat menyedihkan. Apalagi pembangunan Indonesia tidam memiliki grand design yang berkesinambungan seperti dulu jaman Soeharto dengan adanya sebut GBHN dan Repelita.
Mengutip LinkedIn Hadi Kuncoro, Kamis (26/9/2024), logistik selalu menjadi isu yang tidak terpecahkan sejak 30 tahun lalu. Faktanya logistics cost Indonesia masih yang tertinggi di Negara ASEAN jika dibandingkan denhan GDP. Menurut laporan terakhir, biaya logistik Indonesia 14%, sebelumnya selalu diatas 20% bahkan 24% dari GDP.
“Nah menghitung 14% aja terkesan mendadak masa ujug-ujug 5 tahun turun dari 22% ke 14% sementara faktanya BBM naik, kemacetan masih belom terpecahkan, congestiin di pelabuhan, masih ingat kinereja penumpukan kontainer impor lalu dan banyak aspek lain yang seolah-olah penurunan angka mendadak turun 8% itu menjadi pertanyaan,” tulisnya.
Hadi menerangkan, logistik sebagai enabler harus memiliki kelembagaan badan atau setingkat menteri yang terintegrasi satu. Hadi menjelaskan fakta yang ada sekarang, kewenangan perizinan diberika kepada kementerian berbeda. Misalka, izin postal kurir express di bawah Kementerian Kominfo.
“Waktu kabinet lalu, Saya sebagai staf ahli di Kemenko Perekonomian, menemukan kenyataan bahwa tidak ada orang yang kompeten menangani logistik kurir parcel di Keminfo yanh fokus ke konunikasi dan digital,” ungkapnya.
Kemudian, izin usaha transportasi darat laut udara ada Kemenhub. Izin usaha forwarding dan distribusi dibawah Kemendag dan izin usaha customs clearance ada di Kemenkeu
Hadi menambahkan, bukan hanya perizinan saja, tapi juga aplikasi perpakajakannya menjadi berbeda satu usaha dengan usaha yang lain. Selain itu pun izi dan sertifikasinya juga berbeda- beda.
“Dan Nanti tanggal 20 oktober adalagi tambahan Sertifikasi Halal Logistik, Tambah Banyak beban cost perijinan, registrasi, Sertifikasi dan lain-lain,” tegasnya.
Hadi mengatakan, semua orang sadar bahwa logistik adalah kunci perbaikan penghematan dan pengoptimalisasian ekonomi sebuah bangsa apalagi Indonesia yang kepulauan. Seharusnya sudah dari dulu ada lembaga atau badan setingkat menteri atau kementrian khusus untuk mengurus logistik.
“Membaca nomenklatur kabinet Pak Prabowo seolah Bangsa ini akan fokus ke top line revenue atau pendapatan, tapi tidak ada yang mengurusi bottom line COST,” ungkapnya.