RINCIH.COM. Rencana pemerintah menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.
“Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50,” katanya, seperti dilansir Detik.com, Selasa (8/10/2024).
Bhima menambahkan, kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.
“Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor,” tegas Bhima.
Sementara, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya.
Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.
“Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum,” tuturnya.