RINCIH.COM. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai rencana pemerintah meluncurkan motor listrik buatan nasional akan diuji oleh daya beli masyarakat serta kesiapan ekosistem pendukung di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tidak sepenuhnya mudah.
Terlebih Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, sehingga biaya pembiayaan masih relatif tinggi.
“Di samping itu, indikator konsumsi masyarakat juga menunjukkan adanya perlambatan,” katanya, mengutip Bloomberg Technooz, Jumat (24/7/2026).
Lanjutnya, Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level optimistis 117,8. Namun, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini maupun Indeks Ekspektasi Konsumen tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya. Di saat yang sama, Survei Penjualan Eceran memperkirakan penjualan ritel Juni kembali turun 0,8% secara bulanan setelah pada Mei terkontraksi 1,5%.
“Jadi, pasar motor listrik nasional tetap ada, tetapi konsumen akan sangat rasional: mereka akan membeli jika harga terjangkau, biaya pakai lebih murah daripada motor bensin, pengisian daya mudah, layanan purna jual kuat, dan kualitasnya terbukti,” katanya.
Josua mewanti-wanti, risiko terbesar dapat muncul apabila pemerintah membangun kapasitas produksi baru tanpa kepastian permintaan. “Dalam kondisi seperti ini, membangun pabrik baru tanpa kepastian pasar dapat berujung pada kelebihan kapasitas, biaya produksi tinggi, harga jual tidak kompetitif, dan kebutuhan subsidi berkepanjangan,” ingatnya.
Kondisi tersebut juga turut didukung dengan kondisi sektor manufaktur saat ini masih menghadapi tekanan. Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di level 46,9, mencerminkan kontraksi aktivitas industri yang ditandai penurunan pesanan baru, produksi, pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.
Tambahnya, pemerintah agar tetap menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, pasar motor listrik Indonesia saat ini telah diisi berbagai merek lokal maupun asing yang lebih dahulu berinvestasi. Jika pemerintah masuk dengan merek baru tetapi tidak menjaga persaingan yang sehat, pelaku industri yang sudah lebih dulu berinvestasi bisa merasa dirugikan.
“Karena itu, peran pemerintah sebaiknya bukan menjadi pesaing langsung seluruh pemain, melainkan membangun standar, memperkuat permintaan, memberi kepastian insentif, dan mendorong rantai pasok dalam negeri.”
Lanjutnya, nilai tambah dari pembangunan industri motor listrik nasional akan besar apabila Indonesia mampu mengembangkan teknologi di luar sekadar perakitan kendaraan. “Nilai tambah terbesar justru muncul bila Indonesia mampu menguasai desain, baterai, pengendali motor, perangkat lunak kendaraan, pengisi daya, jaringan penukaran baterai, suku cadang, perawatan, dan daur ulang baterai. Indonesia memiliki peluang karena pasar sepeda motor sangat besar dan pemerintah juga mendorong konversi motor BBM ke motor listrik secara bertahap,” tuturnya. (NcangSepti)