RINCIH.COM-JAKARTA. Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) melaporkan, perdagangan lintas batas, baik fisik maupun digital, merupakan pendorong integral pembangunan ekonomi global, dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting. UMKM mencakup sekitar 95% dari seluruh perusahaan dan 0% dari bisnis di berbagai negara.
“Peran mereka sebagai pendorong utama lapangan kerja sama pentingnya, menyediakan sekitar 60% dari total lapangan kerja dunia dan, di pasar negara berkembang, menghasilkan tujuh dari sepuluh pekerjaan formal,” demikian laporan APEC yang berjudul “BEST PRACTICES ON TRADE FACILITATION FOR MSMES, INCLUDING WOMEN-OWNED MSMES: SHAPING BETTER OPPORTUNITIES IN THE REGIONAL AND GLOBAL VALUES CHAINS”, yang diterima rincih.com, di Jakarta, Kamis (6/11/2025)
Keberhasilan UMKM tentunya tidak terlepas dari hambatan yang mereka hadapi. “Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa UMKM milik perempuan menghadapi kerugian yang semakin besar karena kondisi sosial-ekonomi mereka,” ungkap Laporan APEC.
APEC pun tidak tinggal diam. Dalam menghadapi perubahan sifat teknologi, perubahan lingkungan geopolitik yang kompleks, dan isu-isu sosial. APEC telah mengidentifikasi hambatan yang menghambat kontribusi UMKM terhadap regulasi perdagangan global, kendala keuangan infrastruktur, dan informasi asimetris.
“Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan global dan rantai nilai terkait telah berpengaruh dalam pendekatan pengembangan kebijakan kami, terutama dalam konteks ekonomi Asia-Pasifik,” tulisnya.
APEC dengan 21 negara anggota, berkomitmen untuk mendorong integrasi ekonomi regional, mendorong kerja sama teknis, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.
Dengan perkembangan terkini dalam dinamika perdagangan, keamanan geopolitik, dan perkembangan teknologi, UMKM dihadapkan pada tantangan yang terus-menerus seperti hambatan regulasi, infrastruktur yang kurang optimal, kendala keuangan, dan informasi yang asimetris.
“Tantangan-tantangan tersebut khususnya diperparah bagi UMKM milik perempuan yang berjuang dengan kerugian spesifik gender, termasuk akses ke keuangan dan tanggung jawab rumah tangga serta pengasuhan yang tidak proporsional,” lapornya.
Akibatnya, UKM-UKM kecil menengah (WMSME) seringkali cenderung berskala lebih kecil, mempekerjakan lebih sedikit orang, dan melaporkan penjualan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM milik laki-laki, sehingga mengakibatkan partisipasi yang lebih rendah dalam rantai nilai global atau regional.
Fasilitasi perdagangan, yang mencakup penyederhanaan, harmonisasi, dan modernisasi prosedur perdagangan internasional melalui perjanjian, muncul sebagai pendorong penting bagi partisipasi UMKM di pasar global.
“Dengan menyederhanakan proses dan mengurangi perjanjian yang seringkali menghambat ini, langkah-langkah fasilitasi perdagangan secara tidak proporsional menguntungkan perusahaan-perusahaan kecil, yang tidak memiliki skala ekonomi dan sumber daya seperti perusahaan besar,” lanjutnya.
Biaya operasional yang tinggi terkait dengan perdagangan lintas batas, seperti dokumentasi yang rumit, penundaan prosedural, dan biaya yang substansial, dapat membuat internasionalisasi menjadi terjangkau secara ekonomi bagi banyak UMKM.
Dalam konteks ini, fasilitasi perdagangan berperan sebagai mekanisme pemerataan yang vital, menjadikan pasar internasional mudah diakses dan memungkinkan UMKM untuk bersaing secara lebih efektif. Hal ini bertransformasi dari sekadar peningkatan operasional menjadi keharusan strategis untuk membuka potensi pertumbuhan UMKM melalui perdagangan internasional.
Dengan berpartisipasi dalam rantai nilai global atau regional melalui integrasi maju atau mundur, UMKM dapat memperoleh manfaat melalui konsekuensi ekonomi langsung seperti peningkatan penjualan dan pengurangan biaya, serta konsekuensi ekonomi tidak langsung seperti limpahan teknologi. (NcangSepti)